Home / politik / Sri Mulyani Menyampaikan Kegagalan Untuk Melangkah Cepat

Sri Mulyani Menyampaikan Kegagalan Untuk Melangkah Cepat

Sri Mulyani Menyampaikan Kegagalan Untuk Melangkah Cepat – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mendengar pendapat ahli, akademisi, Kamar Dagang serta Industri (Kadin), juga industri saat sebelum berikan perjanjian tentang dengan Ketetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Th. 2017 perihal Akses Kabar Keuangan utk Keperluan Perpajakan.

Ketua Komisi XI, Melchias Marcus Mekeng, menyampaikan rapat dengar pendapat bakal di gelar Selasa, 18 Juli 2017. ” Kami bakal menyebut banyak paka serta akademisi utk rapat dengar pendapat tentang AEoI, ” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Mekeng menyampaikan DPR bakal mendengar pendapat dari eks Menteri Keuangan Chatib Basri juga eks Wakil Presiden Boediono. veteran bankir, Arwin Rasyid, serta eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo, juga diundang.

Komisi XI juga mengundang Kadin serta perwakilan industri yang lain. Berapa salah satunya merupakan Apindo, Perbanas, Dewan Asuransi, serta Bursa Resiko Indonesia. Komisi juga mengundang Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, PT Kustodian Sentral Resiko Indonesia, serta Asosiasi Dana Pensiun.

Mekeng menyampaikan ketetapan Komisi XI bakal diputuskan seminggu lantas. ” Minggu depan bakal ada penetapan dapat diketahui atau tidak diterima. “

Pemerintah memohon Komisi XI DDPR utk menyepakati Ketetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Th. 2017 perihal Akses Kabar Keuangan utk Keperluan Perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beleid itu diperlukan utk penuhi syarat-syarat aplikasi automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018. Negara yg setuju mengimplementasikan AEoI mesti sedia kan legislasi domestik satu tingkat undang-undang (utama) serta turunannya (sekunder).

Peraturan itu mesti dipenuhi paling lambat 30 Juli 2017. ” Negara yg belum pula miliki kerangka hukum itu bakal dikelompokkan jadi negara yg tidak sukses penuhi prinsip, ” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017. Walaupun udah diundangkan Presiden pada 8 Mei, beleid itu masihlah diperlukan perjanjian DPR.

Sri Mulyani menyampaikan kegagalan utk melangkah cepat serta persis utk menerbitkan legislasi utama bakal merugikan Indonesia. Indonesia dapat dikelompokkan menjadi non cooperative jurisdiction. Resikonya, dunia internasional bakal menilainya Indonesia tak ada di level yg sama seperti negara yg udah penuhi prinsip AEoI. ” Indonesia bakal dicap menjadi negara yg tak transparan, tempat pencucian duit, serta arah penyimpanan pendanaan terorisme, ” pungkasnya.

About admin

Judi Slot Online