Home / Uncategorized / Ketua DPR RI Setya Novanto Sebagai Tersangka

Ketua DPR RI Setya Novanto Sebagai Tersangka

Ketua DPR RI Setya Novanto Sebagai Tersangka – Sesudah melalui rangkaian sistem hukum serta bumbu ‘drama’, pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka masalah sangkaan korupsi e-KTP kedalam tahanan, Senin (20/11/2017) awal hari.
Novanto ditahan penyidik di Rutan KPK selesai dijemput dari tempat pembantaran, Tempat tinggal Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
Penahanan ini adalah pertama kali yang dikerjakan oleh KPK pada Ketua DPR aktif selama 15 th. instansi anti-rasuah itu berdiri.

Terlebih, Setya Novanto juga masih tetap berstatus jadi Ketua Umum Partai Golkar.
Diluar itu, Novanto juga sudah sekian kali ” lolos ” dari sangkaan masalah pidana.

Meskipun demikian, penetapan tersangka serta penahanan Setya Novanto berkaitan masalah sangkaan korupsi project e-KTP oleh KPK ini adalah dalam kemampuannya jadi anggota DPR RI periode 2009-2014 atau waktu penganggaran serta pengadaan project e-KTP di Kemendagri Th. 2011-2012 sejumlah Rp 5, 9 triliun.
Penetapan Novanto jadi tersangka adalah pengembangan KPK atas masalah sangkaan korupsi project e-KTP dengan tersangka terlebih dulu.
Dalam dakwaan perkara yang sama atas terdakwa Irman serta Sugiharto, Novanto dijelaskan ikut memperoleh sisi Rp 574 miliar dari hasil project itu.
Terkuaknya masalah sangkaan korupsi mega project ini tidak terlepas dari ” nyanyian ” bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Terkecuali KPK, instansi Kejaksaan Agung sempat menjerat Akbar Tanjung juga waktu aktif menjabat jadi Ketua DPR RI serta Ketua Umum Partai Golkar pada th. 2002. Akbar Tanjung adalah senior serta pendahulu Novanto di parlemen serta di Partai Golkar.

Kejaksaan mengambil keputusan Akbar Tanjung atas masalah penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar pada 7 Januari 2002.
Ia mulai ditahan di Rutan Kejaksaan Agung pada 7 Maret 2002.
Saat itu juga diwarnai usaha Akbar berupaya hindari penahanan dengan masuk mobil sendiri waktu penyidik kejaksaan akan menahannya.
Tetapi, aksinya terhadang kendaraan taktis kepolisian yang berniat diparkir dimuka pintu masuk Kejaksaan Agung.
Tetapi, perlawanan dengan hukum yang dikerjakan oleh Akbar membawa hasil. Ia cuma mendekam dibalik tahanan sepanjang 28 hari.

Pada 25 Maret 2002 sidang perdana Akbar Tanjung di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 5 April 2002, majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan Akbar.
Pada akhirnya majelis hakim di pengadilan tingkat pertama itu memvonis Akbar dengan 3 th. penjara pada 4 November 2002.
Vonis itu dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 17 Januari 2003.

Tetapi, malah majelis hakim pada Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diserahkan oleh Akbar pada 12 Februari 2004.
Pada akhirnya Akbar Tanjung bebas murni.
Penetapan serta penahanan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka sekarang ini menaikkan panjang daftar nama pucuk pimpinan instansi negara serta ketua umum partai yang dijerat serta dijebloskan ke penjara oleh instansi KPK.
Terlebih dulu, ada Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Irman Gusman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai anggota DPR 2009-2014 serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Anas Urbaningrum sebagai anggota DPR 2009-2014 serta Ketua Umum Partai Demokrat.
Akil Mochtar terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat aktif menjabat Ketua MK.
Ia serta beberapa orang di tangkap dirumah dinasnya, Komplek Widya Chandra Jakarta, pada 2 Oktober 2013.
Dalam rangkaian OTT itu, tim KPK mengambil alih tanda bukti uang sekitaran Rp 3 miliar yang terbagi dalam 284. 050 Dollar Singapura serta 22. 000 Dollar AS.

Akil didugakan terima suap dalam pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak serta Propinsi Banten pada 2011. Ia juga dijerat dengan pasal pencucian uang. Majelis hakim mulai pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta sampai tingkat kasasi di MA tetaplah memvonis Akil dengan pidana penjara sepanjang seumur hidup.
Hukuman berat dari majelis hakim pada Akil Mochtar dilandasi pertimbangan kalau perbuatan Akil sudah meruntuhkan wibawa MK.

Diluar itu, Akil adalah Ketua MK yang disebut benteng paling akhir untuk orang-orang yang mencari keadilan.
Sekarang ini, Akil tengah melakukan masa hukuman seumur hidup di Instansi Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Setelah itu, ada nama Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI di tangkap oleh tim KPK dirumah dinasnya, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 17 September 2016, awal hari.
Pihak KPK merilis pimpinan senator itu di tangkap selesai terima bingkisan diisi uang Rp 100 juta dari pihak swasta.
Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Irman Gusman dengan hukuman pidana penjara sepanjang 4, 5 th. penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bln. kurungan.
Majelis hakim juga mencabut hak politik Irman sepanjang 3 th. sesudah usai melakukan pidana pokok.
Irman dinilai dapat dibuktikan terima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto serta Memi.
Irman dapat dibuktikan memakai pengaruhnya jadi Ketua DPD untuk mengatur pemberian kuota gula import dari Perum Bulog pada perusahaan punya Xaveriandy pada th. 2016.
Ia dapat dibuktikan bersedia menolong Memi dengan memohon keuntungan sebesar Rp 300 dari tiap-tiap kg gula yang didapatkan Perum Bulog.
Irman menghubungi Direktur Paling utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti supaya Bulog mendistribusikan gula ke daerah asal pemilihannya, Sumatera Barat.
Dalam pertimbangannya, majelis memiliki pendapat kalau Irman sudah menciderai amanat jadi Ketua DPD RI.
Pencabutan hak politik terdakwa yang didapatkan pemerintah, mempunyai tujuan membuat perlindungan umum dari peluang terpilihnya seorang yang berperilaku koruptif dalam jabatan umum.

About admin

Judi Slot Online